<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui menjadi masalah belum optimal dan lambatnya pembangunan kawasan perbatasan oleh pemerintah, dilihat dari perspektif ekonomi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan disain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi serta wawancara dengan cara purposive sampling. Kemudian data yang diperoleh divalidasi dengan cara reduksi data, display data, triangulasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang dijadikan dasar dan pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori ekonomi politik yakni membahas keterkaitan berbagai aspek, proses, institusi politik, terutama peran pemerintah dalam kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan oleh pemerintah selama ini belum optimal. Salah satu tolak ukurnya adalah minimnya infrastruktur dasar di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, masih ada faktor-faktor pendukung dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan yaitu letak geografis yang strategis, potensi SDA, serta adanya dukungan masyaraka lokal. Sementara faktor yang menjadi kendala seperti: kurangnya political will dan komitmen pemerintah, terbatasnya anggaran (financial), iklim investasi relatif kurang kondusif, kualitas SDM masih tergolong rendah, hasil produk masyarakat belum kompetitif, serta belum adanya payung hukum dan kelembagaan secara khusus (otonom) yang diperlukan dan dijadikan dasar dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Kata Kunci:Pembangunan Kawasan Perbatasan, Peran Pemerintah, dan Ekonomi Politik. ]]>
Copyrights © 2016
