<![CDATA[Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di masa lampau di-image-kan sebagai "halaman belakang" wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi tersebut membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Sehingga kebijakan pembangunan kawasan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakuian secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik mena rik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal.Kondisi masyarakat sekitar daerah perbatasan di Kalmantan Barat seperti lepas dari perhatian kebijakan pemerintah daerah, karena dominannya pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dalam mneciptakan pelayanan publik di kewasan perbatasan masih mengalami ksesulitan aksesibilitas baik laut maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan. Ssulitnya aksesibilitaskehidupan memunculkan kecenderungan masyarakatperbatasan Kalimantan Barat dalam meningkatkan kehidupannya melakukan interaksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga (Serawak- Malaysia Timur). Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan dan Kawasan Perbatasan;]]>
Copyrights © 2016
