DATIN LAW JURNAL
Vol 2, No 2 (2021): Desember

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA BENDERA TERHADAP PENAHANAN KAPAL DITINJAU DARI CONVENTION ON THE ARREST OF SHIP

Theresia Margaretha Tambunan (Universitas Muara Bungo)
Halida Zia zia (Universitas Muara Bungo)



Article Info

Publish Date
25 Jan 2022

Abstract

ABSTRAKSalah satu ketentuan penyelenggaraan pelayaran internasional dalam konvensi hukum laut 1982 adalah kebebasan kapal untuk berlayar. Kapal yang berlayar harus mengibarkan bendera dari satu negara saja, hal ini menunjuk kan adanya prinsip genuine link atau hubungan asli antara negara bendera dengan kapal yang menggunakan benderanya. Prinsip genuine link penting untuk membatasi intervensi dari yurisdiksi negara-negara lain serta memberikan jaminan hukum terhadap kapal dari negara bendera yang bersangkutan ketika terjadi suatu penahanan kapal.Peristiwa-peristiwa penahanan kapal menjadi polemic hukum di berbagainegara.Conventions on the Arrest of Ships adalah instrument hukum internasional yang mengatur tentang penahanan kapal dengan cara mengamankan klaim-klaim maritim. Melalui Conventions on the Arrest of Ships pelaksanaan yurisdiksi negara bendera sebagai bentuk pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan efektif.

Copyrights © 2021






Journal Info

Abbrev

DATIN

Publisher

Subject

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum ...