<![CDATA[Konstitusi Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu). Hingga saat ini, Pemilu di Indonesia masih diselenggarakan dengan mekanisme konvensional (mencoblos atau mencontreng surat suara). Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif terapan, diketahui bahwa mekanisme konvensional tersebut menimbulkan banyak permasalahan, seperti (1) beratnya beban kerja panitia ad hoc Pemilu; (2) mobilitas dan alokasi logistik yang rumit; (3) alokasi anggaran Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang besar; dan (4) banyaknya surat suara tidak sah disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Sesuai Teori Hukum Progresif, hukum itu ada untuk manusia, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi dengan mekanisme baru bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Mekanisme tersebut adalah e-voting dengan Electronic Voting Machine (EVM) dan Fingerprint One-Detect Verification (FOV). Gagasan inovasi ini akan melengkapi EVM dengan kemampuan fingerprint one detect-verification yang secara bertahap akan diselenggarakan di Indonesia dengan tetap menjamin asas-asas Pemilu, diselenggarakan oleh Tim Khusus Revolusi E-voting yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. E-voting dengan EVM dan FOV hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh mekanisme konvensional maupun kekurangan e-voting yang telah ada, sekaligus menjadi katalisator modernisasi pemilu di Indonesia.]]>
Copyrights © 2022
