<![CDATA[AbstrakPada tahun 1947 ketika RRC berada dibawah kekuasaan partai Kuomintang Negara tersebut menciptakan garis demarkasi yang disebut Eleven Dash Line. Berdasarkan garis-garis demarkasi tersebut, RRC berasumsi memiliki atas hak mayoritas atas Laut Cina Selatan (LCS). Pada tahun 1953 RRC menyederhanakan klaimnya menjadi Nine Dash Line. Klaim RRC atas LCS membuat negara-negara yang memiliki hak atas pulau dan perairannya menjadi gerah, termasuk negara-negara pengguna perairan LCS sebagai Sea Line of Communication (SLOC). Demikian pula negara-negara pemilik hak atas pulau dan perairan di sekitarnya yang menggunakan United Nation Convention Law on the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagai dasar kepemilikannya. Seiring dengan meningkatnya kepentingan RRC di forum internasional mengakibatkan ricuhnya hubungan RRC dengan negara Inggris, Perancis, dan Jerman mengakui konflik LCS, hal tersebut berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat internasional dan Indonesia.AbstractIn 1947, when the People's Republic of Cina was under the control of the Kuomintang party, a demarcation line was created named the Eleven Dash Line. Based on these demarcation lines, Cina assumes that it has the majority rights to the South Cina Sea (SCS). In 1953 the PRC simplified its claim to the Nine Dash Line. Cina's claim to the South Cina Sea has disturbed the countries that have rights to the islands and their waters, including countries that use the South Cina Sea waters as a Sea Line of Communication (SLOC). Likewise, countries that have rights to islands and surrounding waters use the 1982 United Nations Convention Law on the Sea (UNCLOS 1982) as the basis for their ownership. Along with the increasing interest of Cina in international forums, causing chaos in Cina's relations with the United Kingdom, France, and Germany, recognizing the SCS conflict, this has a broad impact on the interests of the international community and Indonesia.]]>
Copyrights © 2021
