Peningkatan Kualitas Industri Pertahanan Strategis Guna Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim dalam rangka Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia

Mochammad Imam Chadhafi

Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)
Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA

AbstrakPada 2015 Presiden Joko Widodo telah menyampaikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga pemerintah Indonesia harus segera berbenah untuk memperkuat bargaining power Indonesia di kancah dunia internasional melalui peningkatan nilai mutu strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas industri pertahanan strategis guna mendorong pengembangan industi perkapalan dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI secara umum dan TNI Angkatan Laut khususnya saat ini belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai negara kepulauan dengan 2/3 luas wilayah laut dari total seluruh wilayah, Indonesia harus memiliki kualitas dan kuantitas alutsista yang mumpuni agar mulai dari laut pedalaman, teritorial, zona tambahan sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat terjangkau. Kemandirian industri pertahanan dalam memproduksi peralatan militer sendiri juga menjadi salah satu target dari Pemerintah Indonesia. Untuk itu dilaksanakan penerapan konsep capability-based planning, yaitu perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan guna melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset negara yang dimiliki. Dan konsep threat based planning, yaitu perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi dan perhitungan kebutuhan kekuatan dengan mempertimbangkan kekuatan musuh yang akan dihadapi. Untuk melengkapi 2 (dua) konsep tersebut, diterapkan konsep flash point, yaitu mengidentifikasikan daerah (wilayah Indonesia) yang berpotensi tinggi terhadap ancaman aktual sehingga menjadi prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.AbstractIn 2015 President Joko Widodo has conveyed Indonesia's vision as a World Maritime Axis so that the Indonesian government must immediately improve to strengthen Indonesia's bargaining power in the international arena through increasing strategic quality values. One of them is to improve the quality of the strategic defense industry in order to encourage the development of the shipping industry and build a maritime defense force. The current state of defense equipment owned by the TNI in general and the Navy in particular is inadequate, both in terms of quality and quantity. As an archipelagic country with 2/3 of the total sea area of the entire territory, Indonesia must have the quality and quantity of qualified defense equipment so that starting from the inland sea, territorial, additional zones to the Exclusive Economic Zone (EEZ) can be reached. The independence of the defense industry in producing its own military equipment is also one of the targets of the Indonesian government. For this reason, the concept of capability-based planning is implemented, namely planning for strength development to achieve a certain level of strength needed to carry out tasks by considering the ability of the budget and state assets owned. And the concept of threat-based planning, namely planning for strength development based on an approach to predicting the threats faced and calculating the strength needs by considering the enemy's strength to be faced. To complete the 2 (two) concepts, the flash point concept is applied, namely identifying areas (Indonesian territories) that have high potential for actual threats so that it becomes a priority to build the composition and disposition of the MEF gradually and continuously.