<![CDATA[Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.]]>
Copyrights © 2021
