SANKSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nabain Idrus (Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram)
Gatot Dwi Hendrowibowo (Fakultas Hukum, Universitas Mataram)
Kaharudin Kaharudin (Fakultas Hukum, Universitas Mataram)

Kertha Semaya
Vol 9 No 12 (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan medis pengebirian dengan sumpah profesi kedokteran dan menganalisis apakah tindakan kebiri itu tidak melanggar hak asasi manusia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari artikel ini antara lain: Adanya fatwa mengenai tindakan medis pengebirian dalam sumpah profesi kedokteran sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai profesi kedokteran, karena efektivitas tindakan kebiri yang masih dipertanyakan dan resiko komplikasi lain yang harus di hadapi terpidana dengan hukuman kebiri. Tindakan kebiri dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945 yang sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Pengebirian terhadap pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. The study aims to analyze the medical actions of castration by oath of the medical profession and analyze whether the act of castration does not violate human rights. The research methods in this article are normative research using a legal approach and a conceptual approach. The results of this article include: The existence of a fatwa regarding the medical act of castration in the oath of the medical profession as a castration executor that is considered to be able to harm the medical profession, because of the effectiveness of the act of castration that is still questioned and the risk of other complications that must be faced by the convict with the punishment of castration. castration actions in the view of Human Rights (HAM) that have an impact on the loss of a person's right to continue their offspring and fulfill their basic needs guaranteed in the 1945 Constitution which until now there is no study that shows that castration sanctions are able to effectively suppress acts of sexual violence. Castration of the perpetrator is not a fair way out for the victim and there is also no significant link between castration and reduced child sexual crimes, there is no scientific effect, the victim will recover with the granting of additional punishment of castration to the perpetrator.