<![CDATA[Identifikasi identitas etnik yang lazim dilakukan pada masyarakat multietnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks di mana seseorang berada. Dalam konteks politik, terutama pada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), identifikasi identitas etnik menjadi hal penting dalam aktifitas politik. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratis. Hal tersebut bisa menjadi pembeda atau ko-identifikasi bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk tujuan meraih dukungan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan dramaturgi dan etnik situasional. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa atribut artifisial komunikasi politik anggota DPRD Palu seperti pakaian yang digunakan, gaya hidup, kendaraan yang dimiliki dan gaya berkomunikasi merupakan bentuk pengelolaan kesan (impression management) dalam panggung politik. Sementara simbol-simbol identitas etnik yang ditemukan dalam komunikasi politik adalah, klan sebagai identitas, bahasa daerah, logat dan adat istiadat. Beragam simbol tersebut kemudian melahirkan stigma pendatang dan asli sebagai bentuk pembeda dan ko-identifikasi identitas etnik. Istilah pendatang disematkan pada orang yang tidak memiliki ikatan genealogis, perkawinan, tempat lahir dan hubungan erat dengan tokoh beretnis Kaili. Etnik pendatang lalu mengkonstruksi identitas baru yang mereka sebut sebagai “orang Palu”. Penggunaan beragam identitas tersebut juga dilakukan sesuai konteks dan waktu yang dianggap dapat memberikan keuntungan politik, penerimaan sosial dan budaya.]]>
Copyrights © 2010
