<![CDATA[Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk lebih fokus dalam perlindungan warga negara terutama perihal pengeloaan bantuan sosial.Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bansos sangat besar. Sementara pengawasan penyaluran dana bansos tidak ketat.Tujuan penulisan ini untuk mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan sosial dalam perspektif hukum beserta peran masyarakat dalam pengawasan. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa perlunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara terutama untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Kata Kunci: Pemerintah, bantuan sosial, pengawasan, korupsi]]>
Copyrights © 2020
