<![CDATA[Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asingmenimbulkan keresahan di masyarakat. Peraturan tersebut memperlihatkan keberpihakan,kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada Tenaga Kerja Asing (TKA). KeberpihakanPemerintah terhadap TKA terlihat pada Pasal 9, ijin Menggunakan TKA tidak diperlukan lagi,cukup dengan Rencana Penggunaan TKA. Pasal 10, TKA yang bekerja di bidang yangdibutuhkan Pemerintah juga tidak diperlukan ijin dulu. Hal tersebut tidak adil jika dilihatdengan prinsip keadilan yang diungkapkan Rawls dan Hamid A. Tamimi, bahwa keadilanlebih kepada jika tujuan negara dapat terwujud, berkaitan dengan mewujudkankesejahteraan umum. Kemudahan terhadap TKA kontradiktif dengan tingginya angkapengangguran di Indonesia. Selain itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 dan tidak menganut asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.]]>
Copyrights © 2018
