IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAKTENGGARA

UTUH MUHAMAD SIDIK NIM. E01112010 (fisip)

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisaImplementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.Permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan.Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, danTingkat dan ruanglingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi ImplementasiKebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu masih terjadinya kebocoran informasi yang disebabkan olehadanya permainan implementor dengan kelompok sasaran, masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki pola pikir yang berbeda-beda menyebabkan terhambatnya keberlangsungan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol, masih kurangnya respon ataupun sikap masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan penjualan minuman beralkohol memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada menjual barang yang lain. Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Minuman Beralkohol.