IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LANDAK

NAVOLLION NIM. E01110008 (fisip)

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015

Permasalahan dalam implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Landak yang belum optimal adalah naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak. Adapun penelitian ini bertujuan mencari faktor penyebab naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisa dengan enam faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar birokrasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor, Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif perspektif deskriptif. Dengan hasil antara lain mendapati ada kecenderungan sasaran dari kampanye yang dilakukan oleh pihak DISPENDA Kabupaten Landak kurang merata hingga lapis bawah, tingginya standar NPOPTKP (Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi diakibatkan rendahnya kualitas SDM, kemudian masih terdapat kelemahan dalam mengatur dan mengawasi kinerja pegawai DISPENDA dan masih kurang intens dalam menyerap informasi berupa permasalahan dari lapangan, kemudian urgensi dari penyerahan data-data tentang tanah dan bangunan, termasuk NJOP (Nilai jual Objek Pajak) sekaligus ZNT (Zona Nilai Tanah) dari lembaga terkait yang pernah melakukan pemungutan BPHTB, kemudian ada hubungan positif antara pertumbuhan penduduk yang berada di Kabupaten Landak terhadap penerimaan BPHTB, ada kecenderungan masyarakat dalam membayar pajaknya lebih rendah (moral hazard), ada hubungan positif antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan BPHTB, dari kondisi sosial, Kabupaten Landak berada pada rata-rata kondisi sosial dari kondisi sosial di Provinsi Kalimantan Barat, dan kondisi politik saat ini masih kental dengan politik identitas. Saran dalam penelitian ini yakni antara kepadatan penduduk, ketersediaan barang didaerah dan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang positif untuk dijadikan peluang demi meningkatan penerimaan pajak. Mengembangkan sumber daya manusia. Lebih intensif dalam membangun jaringan antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal agar terjadi transfer knowledge.  Kata-kata Kunci:   Implementasi kebijakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Faktor-faktor naik turunnya Pendapatan BPHTB.