<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dalam menangani persoalan pengemis di Kota Pontianak belum berhasil. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan masih banyak ditemukan pengemis yang beroperasi dibeberapa kawasan di Kota pontianak, terutama di Kec. Pontianak Kota dan Kec. Pontianak Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Merille S. Grindle tentang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam teori tersebut dijelaskan keberhasilan implementasi kebijakan publik terdiri dari dua poin besar, yaitu : isi kebijakan (policy content) dan lingkungan implementasi (contex of implementation). Hasil penelitian ini adalah masih banyak pengemis yang tidak tau bahwa mereka dilarang mengemis, masih kurangnya jumlah sumberdaya manusia dan sarana prasarana di instansi yang menangani pengemis, instansi hanya menunggu laporan baru diproses tanpa adanya inisiatif patroli rutin. Saran dari penelitian ini adalah perbaikan kinerja satuan polisi pamong praja dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak terutama dalam hal menambah jumlah pegawai yang kurang, menambah sarana dan kelengkapan kendaraan serta memberikan sosialiasasi lebih intensif baik kepada pengemis maupun kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis.Kata-kata Kunci : Implementasi, Ketertiban Umum, Pengemis]]>
Copyrights © 2018
