KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN BATULAYANG KECAMATAN PONTIANAK UTARA

INA CAHYATI NIM. E21112107 (fisip)

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi yangdilakukan unit Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial terhadap instansi terkait dalam penerimaan Bantuan PKH di Kelurahan Batulayang. Permasalahan yang ditemukan, terkait kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi tersebut, sehingga terjadi berbagai masalah didalam pelaksanan dalam mendukung PKH.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39), dimana teori ini memaparkan tentang komunikasi yang efektif  yang lebih baik. Dimana Kepemimpinan meliputi tingkat pendidikan, Kematangan jiwa sosial, motivasi terhadap diri dan hasil, dan menjalin hubungan kerja manusiawi sedangkan kontinuitas suatu proses yang kontinu, berkelanjutan  dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir evaluasi kemudian pada rumusan wewenang sebuah kekuasaan resmi dan tanggung jawab keharusan untuk melakukan semua kewajiban, hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pegawai beberapa instansi terkait, dan 2 orang  masyarakat.  Penelitian analisis yaitu reduksi data, pengorganisasian data, dan interprestasi data.Subjek penelitian ini adalah keempat instansi yang terlibat koordinasi PKH di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antar instansi diKelurahan Batulayang dilihat dari 4 indikator komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas, perumusan wewenang dan tanggung jawab, belum berjalan maksimal sesuai dengan standar operasional pegawai, diantaranya : (1) Pemberitahuan kegiatan dan pertemuan rapat antar instansi selalu dilakuakan tanpa surat keterangan resmi yaitu masih menggunakan via sms dan telfon. (2) pengarahan yang dilakukan oleh kepala Tim PKH terhadap instansi terkait masih belum maksimal sehingga instansi terkait masih belum terlalu memahami aturan dari Program PKH tersebut. (3) kelangsungan program PKH selalu  saja terhambat dengan berbagai kendala teknis dilapangan dengan ti,bulnya keluhan-keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari program ini. (4) penyebaran surat dari wali kota tentang Program PKH ini masih kurang jelas, berhubung sebagian instansi belum menerima surat edaran tersebut. Kata-kata kunci : Koordinasi, Pelaksanaan, dan Program Keluarga Harapan (PKH)