<![CDATA[Tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan secara tersusun dan luas, karena melibatkan lembaga eksekutif namun juga lembaga legislatif, lembaga yudikatif hingga pegawai rendah. Hal ini mengindikasikan lemahnya penjatuhan pemidanaan terhadap terpidana korupsi, karena tidak memberikan pengaruh kepada pelaku untuk tidak berbuat lagi, maka dari itu perlu penerapan pidana maksimal sebagai optimalisasi tujuan pemidanaan. Ketentuan pidana mati sebagai pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi pada saat keadaan tertentu diatur pasal 2 ayat (2) Uundang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini akan membahas apa saja jenis pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan pasal 2 ayat (2) terhadap pemberantasan perkara korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terkait diperoleh dengan studi kepustakkan dan pencarian disitus otomatis, kemudian dianalisis melalui analisis kualitatif.Jenis pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi diatur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.. Penerapan pidana mati di Indonesia sampai saat ini belum pernah diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi, sehingga memunculkan pernyataan bahwa aturan pidana mati hanyalah aturan hukum materil dan secara formil keberadaannya dianggap tidak ada. Hal ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara aturan hukum yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. ]]>
Copyrights © 2019
