<![CDATA[Tulisan ini mengkaji pengaturan hak-hak konstitusional warga negara di kawasan risiko bencana dan mengevaluasi tingkat pemahaman warga negara terhadap hak-hak konstitusionalnya dalam kondisi bencana dengan mengambil sampel kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Yogyakarta. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengajukan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak konstitusional warga negara di kawasan rentan bencana sudah diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di mana pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam upaya penanggulangan pasca bencana. Namun demikian, karena ketidakpahaman warga negara yang terdampak bencana terkait hak-hak konstitusionalnya, tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja lalai dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam penanggulangan pasca bencana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara di kawasan rawan bencana yang lebih masif agar warga negara terkait memahami hak-hak konstitusionalitasnya sebagai korban bencana alam. Di samping itu, ke depan diperlukan juga pelatihan advokasi kebijakan bagi warga negara di kawasan risiko bencana agar warga terkait memiliki kemampuan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup di daerah rentan bencana.]]>
Copyrights © 2020
