<![CDATA[Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang belum terlaksana dengan optimal. Penulisan ini didasarkan atas permasalahan implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang yang belum berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Ketua LPSE, Ketua ULP,dan Vendor.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah birokrasi yang berbelit-belit memerlukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Penunjukkan petugas yang berbeda-beda dari masing-masing SKPD mengakibatkan aparatur tidak bisa sepenuhnya berada di LPSE, kurangnya sumber daya staf mengakibatkan dualisme jabatan antara LPSE dan ULP. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah Implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang perlu di Evaluasi agar memperlancar komunikasi antara pihak yang terkait di dalam implementasi LPSE di Kabupaten Ketapang. Menambah jumlah petugas yang terlibat di dalam LPSE, mengadakan sosialisasi agar seluruh pihak mengetahui fungsi dan tugas LPSE di Kabupaten Ketapang. Kata-kata Kunci : E-Procurement, Implementasi, LPSE]]>
Copyrights © 2015
