URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN DISKRESI TERHADAP AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Firdaus Firdaus (Program Magister Imu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau)

Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum

ABSTRAKZakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat ditunaikan oleh para Muzakki melalui Amil Zakat dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pendapatan potensial negara di luar Anggaran Pendapatan Negara (APBN) untuk mengentaskan kemiskinan. eksistensi zakat di Indonesia sangat membantu kehidupan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim yang saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan zakat di Indonesia kini mampu terlaksana secara optimal dengan berdirinya Lembaga Pengelolan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang mampu mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan hasil zakat secara trasnparan. Dalam pelaksanaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mulai dari Pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, namul pelaksanaannya msih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Amil Zakat terutama dalam pelaksanaan pendistribusian, untuk itulah dibutuhkan diskresi sebagai upaya solutif bagi Amil Zakat yang dilindungi dengan paying hukum yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah megunakan metode normative yuridis, dan data dalam mengumpulkan data terdiri dari data primer dan sekunder. Dari data yang terkumpul penulis melakukan analisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa diskresi bagi amil zakat boleh dilakukan karena hal tersebut secara jelas dan tegas telah diakui di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk kesejahteraan, keadilan, dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga sebagai bentuk optimalisasi pejabat pemerintahan dalam melakukan pelayanan public.Kata kunci: zakat; amil zakat; hukum administrasi negara.ABSTRACTZakat is one of the pillars of Islam that every Muslim must fulfill. Zakat is paid by the Muzakki through Amil Zakat and distributed to those who are entitled to receive it. Zakat is one of the potential state revenues outside the State Budget (APBN) to alleviate poverty. the existence of zakat in Indonesia is very helpful for the life of the Indonesian people, especially the Muslim community who currently live in very poor conditions. The implementation of zakat in Indonesia is now able to be carried out optimally with the establishment of the Zakat Management Institution (LPZ) namely the Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institute (LAZNAS) which are able to collect, distribute and report zakat results transparently. In the implementation of zakat in Indonesia, it has been regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management starting from collection, distribution to reporting. Even though it has been regulated in Law Number 23 of 2014, but its implementation has found several problems faced by Amil Zakat, especially in the implementation of distribution, for this reason discretion is needed as a solution for Amil Zakat which is protected by legal umbrella, namely Law Number 30 years. 2014 About Government Administration. The type of research in this thesis is the use of juridical normative methods, and data in collecting data consists of primary and secondary data. From the data collected, the writer conducts a qualitative analysis and then draws the conclusion that discretion for amil zakat can be done because it is clearly and firmly recognized in Law Number 30 of 2014 with considerations for welfare, justice, in certain conditions, it is also a form of optimization of government officials in providing public services.Keywords: zakat; amil zakat; state administrative law.