<![CDATA[Fokus artikel ini adalah terkait peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Berangbang pada proses legislasi Desa yang dinilai masih belum optimal sehingga tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPD di Desa Berangbang dalam legislasi Desa dan bagaimana optimalisasinya bilamana diambil dari kajian konsep syūra. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan dengan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah bahwa peran BPD Desa Berangbang masih kurang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas SDM yang belum maksimal, hubungan BPD dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat yang sempat bermasalah, dan kondisi pandemi Covid-19 dan keterlambatan anggaran yang terjadi di Desa sehingga diperlukan upaya optimalisasi seperti pengembangan sarana kerja, memaksimalkan pelatihan dan pembinaan, peningkatan anggaran kerja, dan memperkuat peran masyarakat. Selain itu, dalam mengoptimalisasi pelaksanaan legislasi Desa salah satunya penyelenggaraan musyawarah dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraannya. Salah satunya cara untuk peningkatan hal tersebut adalah dengan mendasarkan pelaksanaannya kepada prinsip-prinsip musyawarah seperti pada konsep syūra dimana musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip persaudaraan dalam tatanan masyarakat untuk memperoleh kemaslahatan (al-maṣlahat al-’ammah) bagi masyarakat Desa.]]>
Copyrights © 2022
