<![CDATA[Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantukelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiap pembuatankebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namun hal ini tidak terjadikarena berbagai kondisi yang diduga adanya kepentingan anggota legislatif danelit partai. Proses pembentukan AKD DPRA periode 2019-2024 mengalamibeberapa penundaan, hingga Januari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugasdan fungsi DPRA itu sendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui faktor keterlambatan penetapan AKD, dan untukmengetahui dampak keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,dan data dikoleksi melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitianmenggunakan teori Kekuasaan dan Konsep legislatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode 2019-2024disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah terbentuknya Koalisi AcehBermartabat (KAB) dan Non Koalisi di DPRA, kepentingan elit partai politik,beda kesepahaman antar anggota legislatif terhadap PP Nomor 12 tahun 2018.Dampak keterlambatan penetapan AKD terhadap fungsi DPRA Periode 2019-2024 adalah adanya dampak terhadap fungsi merumuskan kebijakan (legislasi),dan fungsi pengawasan (oversight), sedangkan terhadap fungsi mengalokasikansumberdaya (budgeting). tidak berdampak secara langsung karena penetapanAPBA tahun 2020 telah disahkan oleh DPRA periode sebelumnya. Kesimpulandari penelitian ini adalah perebutan kekuasaan antara koalisi KAB dan non koalisidi DPRA terkait dengan perebutan posisi strategis didalam AKD membuatpenetapan AKD DPRA periode 2019-2024 menjadi terlambat sampai april 2020bahkan badan kehormatan baru dibentuk pada September 2020, ini membuktikanbahwa DPRA lebih mementingkan kepentingan kelompok lebih penting dari padakepentingan rakyat.]]>
Copyrights © 2022
