Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Lampung)

Wahyudi Wahyudi
Intan Fitri Meutia
Devi Yulianti

Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

Keterbukaan pemerintah atau open government merupakan sebuah kebutuhan dasar pada masa teknologi saat ini, tujuan dari adanya open government sendiri dalam kebijakan publik adalah untuk mewujudkan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu kebijakan yang sedang dibahas oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah Raperda Penyelenggaraan Pesantren. Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki pesantren terbanyak di Indonesia, sehingga dibutuhkan aturan khusus agar pondok pesantren memiliki lulusan yang berdaya saiang dan menyelesaikan permasalahan-permasalah di dalam pondok pesantren, yang mana sampai saat ini telah sampai pada tahap perumusan masalah jika dilihat menggunakan pendapat Winarno dari 4 Tahap yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda, alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Dalam melihat implementasi open government peneliti mengambil satu indikator yaitu partisipasi masyarakat dari 3 indikator open government. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menerapkan open government dalam hal ini partisipasi masyarakat dengan baik dikarenakan pemerintah telah menyebarkan informasi terkait Proses Pembahasan Raperda pesantren serta mengundang stakeholder yang terkait secara langsung dengan Raperda tersebut. Namun, untuk aktor yang berpartisipasi sendiri masih terbatas karena dalam proses pembahasan, hanya aktor yang diundang yang boleh ikut membahas Raperda Penyelenggaraan Pesantren.