KEABSAHAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DENGAN CARA ELEKTRONIK (CYBER NOTARY)

Yessy Artha Mariyanawati (Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama)
Habib Adjie (Fakultas Hukum, Universitas Narotama)

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol 27, No 1 (2022): Edisi Januari

Pandemi Covid-19 melumpuhkan semua aktivitas masyarakat dan memaksa semua aktivitas dilakukan dari jarak jauh atau online. Notaris atau PPAT sebagai pejabat publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik dan menjalankan tugasnya sehari-hari. Berdasarkan penelitian tersebut, Pemerintah perlu menetapkan aturan yang secara tegas mengatur pelaksanaan dan penerapan konsep Cyber Notary oleh Notaris dan mengatur keabsahan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dengan menerapkan konsep Cyber Notary.The Covid-19 pandemic has paralyzed all community activities and forced all activities to be carried out remotely or online. Notaries/PPATs as public officials as mandated by Law Numberi30 of 2004 concerning the Position of Notaries are given the authority to make authentic deeds. and carry out their daily duties. Based on this research, the Government needs to establish rules that explicitly regulate the mplementation and application of the Cyber Notary concept by a Notary and regulate the validity of aniauthenticideedimadeibyiaiNotary by applying the Cyber Notary concept.