<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh dari sistem pelaporan keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan konflik peran terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 badan SKPD Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan jumlah 111 responden, yang merupakan kepala bagian dan kepala subbagian dengan accidental sampling yang dilakukan dengan sistem acak. Uji hipotesis menyimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif signifikan, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan, sistem informasi akuntansi keuangan berpengaruh negatif, sedangkan konflik peran berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah DKI Jakarta. Implikasi penelitian digunakan sebagai literatur dalam evaluasi dan penerapan sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintahan yang efektif]]>
Copyrights © 2021
