<![CDATA[Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena input data Pegawai Negeri Sipil masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat dengan format yang tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian.Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar]]>
Copyrights © 2017
