BATAS KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)

Afifah Alif Gusti Rahma

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021

Afifah Alif Gusti Rahma, Setiawan Noerdajasakti, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail]  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Batas Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Melakukan Penyidikan yang secara khusus dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jawa Timur). Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dua instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana narkotika. Kedua instansi tersebut menggunakan dasar hukum yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Namun di dalam dasar hukum yang digunakan tidak dijelaskan secara pasti mengenai batas kewenangan antar kedua instansi. Sehingga dikhawatirkan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapat adalah penyidik BNNP Jatim mempunyai kewenangan yang lebih luas daripada penyidik kepolisian. Keterbatasan penyidik BNN yaitu terkait alkohol dan tembakau seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Perpres No 23 Tahun 2010 tentang BNN. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik BNNP Jawa Timur mencakup faktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor ekonomi masyarakat. Namun, penyidik sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi kendala tersebut.Kata kunci: batas kewenangan, penyidik badan narkotika nasional provinsi Jawa Timur ABSTRACT This study raises an issue concerning the limitation of the authority of investigators of National Narcotics Agency in performing investigation, especially in the National Narcotics Agency of East Java Province (hereinafter referred to as “BNNP Jawa Timur”). This research was motivated by the existence of two agencies authorized to conduct investigations related to narcotics crimes. The two agencies use different legal bases in carrying out their duties. However, the legal basis used is not clearly explained regarding the limits of authority between the two agencies. Therefore, it is feared that there will be overlapping powers in its implementation. In order to solve the formulation of the problem studied, the author used an empirical legal method with a sociological juridical approach. The results of the study showed that the investigators of BNNP Jawa Timur had broader authority than police investigators. The limitations of National Narcotics Agency investigators are related to alcohol and tobacco as stated in Article 2 paragraph 2 of Presidential Decree No. 23 of 2010 concerning National Narcotics Agency. The obstacles faced by investigators of BNNP Jawa Timur include legal, community, and economic factors. However, investigators have made several efforts to overcome these obstacles. Keywords: limitation of authority, investigator, the National Narcotics Agency of East Java province