Menetapkan aturan dalam suatu negara hukum harus melalui proses yang panjang. Karena nantinya hukum yang dihasilkan juga harus memberikan manfaat yang luas, maka semua pihak mulai dari seperti masyarakat, ahli dan pihak lainnya yang berwenang harus turut serta berpartisipasi dalam pembuatan hukum tersebut. Salah satu lembaga negara di tingkat daerah untuk mewadahi aspirasi masyarakat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun dalam semua peraturan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki tugas, gungsi serta kedudukan bahkan kekuatan hukum untuk mengatarkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah dalam proses penyusunan undang-undang yang kemudian membuat ketimpangan demokrasi terjadi di Indonesia.
Copyrights © 2022