<![CDATA[Ahli Waris Pengganti memiliki problematika dalam bentuk implementasinya pada Hukum Islam yang berakar pada ketidakjelasan aturan yang ada, hal ini didasari pada status kedudukan dari ahli waris pengganti dalam memeperoleh hak waris dari ahli waris yang telah meninggal tersebut tidak dikenal di dalam jenis pembagian waris secara Islam, sebagaimana ahli waris pengganti tersebut masih memiliki ikatan keturunan darah secara langsung (nasab), saudara, dan pasangan dalam ikatan perkawinan (suami/istri) dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. mengetahui secara jelas dan lengkap, mengenai kedudukan ahli waris pengganti secara mendasar dalam mendapatkan harta waris yang diperoleh dari hak seseorang yang telah meninggal. Melalui KHI sebagaimana berwujud sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengandung ketentuan mengenai kedudukan ahli waris pengganti, sehingga menjadi instrumen dasar bagi penulis dalam menentukan aturan hukum dan bentuk kaidah hukum bagi ahli waris pengganti dalam ketentuan pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat hukum islam. Pada eksistensinya tidak mampu tidak dapat memberikan bentuk kejelasan yang lebih merinci terkait kedudukan ahli waris pengganti yang memiliki sifat “Ketidakpastian” dikarenakan mengandung unsur Tentantif dan tidak memberikan kedudukan yang mutlak bagi ahli waris pengganti.]]>
Copyrights © 2021
