<![CDATA[Abstrak Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan proseskeseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkantujuan nasional. Upaya pembangunan nasional dari paling yang terkecil diwujudkan melalui pembangunan desa,pembangunan selama ini hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan bukan subjek pembangunan.Padahal desa merupakan organisasi pemerintah terkecil yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat secaralangsung. Untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah kemudian memberikan programbantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian bantuan dana ADD diberikan sebagai dana stimulant danperangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa. Bantuan ADD juga diberikan kepada Desa Bektiharjo,Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pada Desa Bektiharjo 70% dari jumlah dana ADD yang diterimadimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Namun pembangunan infrastruktur yangada belum berjalan maksimal, dan belum sesuai dengan ketentuan prinsip pembangunan pedesaan, hal itu yangkemudian melatarbelakangi untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan ADD dalam meningkatkanpembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitianmenggunakan penggabungan prinsip pengeloaan ADD dengan prinsip pembangunan pedesaan oleh Rahardjo,sehingga ditemukan 7 (tujuh) variabel yaitu: Pengelolaan ADD tidak terpisah dari APBDes, ADD dikeloladengan tertib anggaran, transparansi, partisipasif, akuntabilitas, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan.Sumber data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, danobservasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles danHuberman.Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunaninfrastruktur desa di Desa Bektiharjo sudah berjalan dengan baik, namun pada beberapa variabel tertentu masihsangat kurang. Pada variabel transparansi menunjukan bahwa pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukanpembangunan infrastruktur masih belum transparan, karena belum mampu menyediakan fasilitas dan aksesinformasi yang mudah untuk masyarakat. Kemudian pada variabel keberlanjutan pemerintah desa belum mampumenangani masalah pertambangan batu kapur yang berdampak negatif pada lingkungan alam, dikarenakanbanyak masyarakat lokal yang menggantungkan perekonomiannya pada tambang tersebut. Untuk itu perludisediakan fasilitas yang mudah untuk masyarakat mengakses mengenai kegiatan pembangunan dan perludiadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan agar kegiatanpenambangan batu kapur bisa dikurangi dan beralih ke mata pencaharian yang lain.Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur]]>
Copyrights © 2016
