<![CDATA[Abstrak Untuk menanggulangi masalah kesehatan di kota Surabaya, pemerintah menjalankan peraturan walikota nomor 37 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin kota Surabaya. Kebijakan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah kota dengan BPJS kesehatan. Permasalahan yang terjadi meliputi ketidaktepatan yang dipicu proses verifikasi yang dilakukan kurang sungguh-sungguh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan evaluasi peraturan walikota Surabaya no 37 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pemberian layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin kota Surabaya di puskesmas krembangan selatan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, menunjukkan bahwa kriteria efektivitas menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah mencapai tujuannya. Kriteria efisiensi menunjukkan usaha yang dilakukan sudah maksimal dan baik. Kriteria kecukupan menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah mampu mengatasi masalah yang ada. Kriteria perataan menunjukkan semua pihak sudah bisa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Kriteria responsifitas pelaksana telah melaksanakan kewajibannya dan mendapat respon yang baik. Dan kriteria ketepatan menunjukkan bahwa alternatif yang dipakai sudah efektif. Namun, kelemahan dari kebijakan ini adalah data kelompok sasaran yang tidak sesuai sehingga ada beberapa kelompok sasaran yang tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan perbaruan data kependudukan. Kata kunci : Evaluasi, kebijaka layanan kesehatan gratis]]>
Copyrights © 2018
