<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pontianak dan belum tersedianya tempat parkir yang memadai. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perparkiran dan pemungutan retribusi parkir, komunikasi antara pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika dengan petugas terkait sudah terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah kota Pontianak No 04 tahun 2004. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Pembinaan sumber daya yang ditujukan kepada para juru-juru parkir yang sehari-harinya bekerja dilapangan yaitu dengan cara memberikan semacam palatihan secara langsung. Bekerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta Polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Pontianak. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumber daya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari para implementor. Hal ini lah yang menyebabkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kota Pontianak.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih komprehensif perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal.Kata-kata kunci : Implementasi, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir, Kota Pontianak]]>
Copyrights © 2016
