Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Gedeona, Alexander Buditjahjono

Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi
Vol 1, No 3 (2014): Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 3, 2014

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Larantuka bagian dari penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang  Kecamatan Larantuka. Aspek-aspek untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah bentuk partisipasi, kewenangan pengambilan keputusan dan cara pemberian usulan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, teknik wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah: (1) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan  Kecamatan  Larantuka secara umum belum optimal, dimana bentuk partisipasi berupa, pemberian ide serta gagasan dan bantuan tenaga secara langsung masih rendah; (2) Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarenakan terbatasnya forum dalam menampung usulan masyarakat; (3) Cara pemberian usulan, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi serta usulan kepada forum musrenbang masih rendah; dan  (4) Partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan program pembangunan  tertulis  dalam bentuk proposal masih rendah.Saran dari hasil penelitian (1) Perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat desa;(2) Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat kecamatan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan; (3) Perlu adanya penyuluhan tentang pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan;(4) Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa dan Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat; dan (5) Perlu adanya mekanisme untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam perencanaan pembangunan  sehingga diharapkan muncul program baru yang tidak hanya menekankan kegiatan pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan non fisik. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan.    ABSTRACT Musrenbang (Development Planing Conference) at the Larantuka sub-district level  was part of Law  Number 25 Year 2004 on National Development Planning System Musrenbang represent a forum   for a conference of   stakeholders at the sub-district level. This  study aimed at describing  community participation in the planning process at the Larantuka sub-district . Aspects of community participation in the planning process were the format of participation, decision-making authority and method of submitting proposals. This study was  descriptive qualitative.  using, observation, interviews and document  search to collect data. The results showed  that: (1) community participation in the planning process at Larantuka sub-district in general  does not run  smoothly;  where participation such as attendance,  submission of ideas and physical assistance in planning meetings were still low; (2)  lack of submission of ideas and suggestions from the community was because of the limited forum to accommodate proposals; and (3)  the method of proposal submission, community participation in gathering information to be presented at the forum were still low: (4) participation of the community in submitting a written proposal to the forum  was also low. This  study  suggested that (1) the forum should optimize the activities to identify problems and community needs. (2)  the forum needed  a rtraining program for the village community regarding the mechanism of development planning (3) the community needed to be given counsel on the importance of its  role in development planning. (4)  information should be given continuously by empowering rural and sub-district officials , employees of local offices, and development cadres to distribute the necessary information to the community (5) there should be a mechanism to engage a wider community in the planning of rural development that were expected to emerge as a new program that not only emphasizes physical development activities, but also non-physical development Keywords : Public Participation, Development Planing.