<![CDATA[AbstractThis research is focusing on several issues such as the position of a collateral object in breach of contract; the position of the collateral object with mortgage rights when the debtor is bankrupt; the regulation for executing a collateral object in the case of bankruptcy. The method used in this study is normative legal research which is a scientific research procedure to find the truth based on the reasoning of legal scholarship from the normative side that focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations. The results of this study, if the debtor is declared bankrupt, then the position of the collateral object burdened with mortgage rights, whether existing at the time of bankruptcy was determined or the debtor's assets that will exist, become the property of the bankrupt (Article 21 of Act 37/2004) except for debtor assets which are limitedly not included as bankrupt assets (defined in Article 22 of Act 37/2004). The legal binding of the agreement between the debtor and the creditor with the mortgage is intended to facilitate the execution of the collateral object in the process of returning the creditor's receivables by the debtor. Execution of a mortgage is a means to accelerate the process of repaying debtors' debts. Keywords: Execution of Collateral, Mortgage, Defaulting Debtor, Bankruptcy. AbstrakRumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimankah kedudukan benda jaminan dalam hal debitur cidera jani (Wanprestasi), bagaimanakah kedudukan benda jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan apabila debitur pailit, bagaimanakah pengaturan hukum tentang eksekusi terhadap benda jaminan dalam hal debitur pailit. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. penelitian hukum normatif, penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Apabila debitur dinyatakan pailit, maka kedudukan benda jaminan yang dibebani hak tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan maupun kekayaan debitur yang akan ada, menjadi harta (boedel) pailit (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU) kecuali harta debitur yang secara limitative tidak termasuk sebagai harta pailit (ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU). Diikatnya perjanjian antara pihak debitur dan kreditur dengan hak tanggungan tidak lain dimaksudkan untuk dapat mempermudah eksekusi benda jaminan dalam proses pengembalian piutang kreditur oleh debitur. Eksekusi hak tanggungan merupakan sarana untuk percepatan proses pengembalian hutang debitur. Kata Kunci: Eksekusi Benda Jaminan, Hak Tanggungan, Debitur Cidera Janji, Pailit.]]>
Copyrights © 2022
