<![CDATA[Sastra dan kebijakan pemerintah sering dianggap tak dapat dipisahkan. Sastra memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan atau tujuan politik, juga menjadi alat untuk menyampaikan kritik. Membandingkan antara Indonesia dengan Cina, Indonesia memiliki situasi yang berbeda dengan Cina. Pemerintah Indonesia tidak pernah menggunakan sastra sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan, dan tidak menjadikan sastra sebagai agenda penting dalam rapat-rapat partai. Akan tetapi keputusan-keputusan politik pemerintah, atau instruksiinstruksi presiden, yang sering kali didukung kekuatan militer, juga membawa dampak pada sastra dan tren sastra. Sementara karena fungsi dari sastra yang salah satunya bisa dijadikan alat menyampaikan kritik, pemerintah Cina sangat peka terhadap sastra. Mereka sering menggunakan kekuasaan untuk mengawasi sastra, dan juga menggunakan sastra untuk menyampaikan kebijakan-kebijakannya. Situasi seperti ini membuat sastra di Cina memiliki hubungan erat dan langsung dengan pemerintah. Garis-garis politik pemerintah seringkali menentukan tren sastra di sana. Berdasarkan kasus-kasus di kedua negara tersebut, khususnya dalam periode Soeharto dan Mao Zedong, dapat dilihat bahwa sastra dapat memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kebijakan pemerintah, dan hubungan ini membawa dampak positif dan negatif pada sastra dan tren sastra pada kurun waktu tertentu.Kata Kunci : pemerintah, kebijakan, sastra, tren sastra]]>
Copyrights © 2011
