<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai kewenangan deponeering oleh jaksa agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan juga pandangan konsep keadilan sosial Sayyid Quthb terhadap kewenangan deponeering oleh jaksa agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 sebagai dasar dari Hukum Islam yang peneliti kaji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35 huruf “c” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun, pasal tersebut memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karna pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang Batasan-batasan seorang Jaksa Agung boleh menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mahkamah memberikan penafsiran terhadap pasal tersebut adalah sebuah bentuk usaha agar Jaksa Agung tidak menyalahgunakan kewenangannya tersebut.]]>
Copyrights © 2022
