PEMBAGIAN KEWENANGAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA

Dwi Putri Cahyawati

Al-Qisth Law Review
Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW

AbstrakSalah satu permasalahan lingkungan di Indonesia adalah tentang kebakaran hutan dan lahan. Dalam menanggulangi hal tersebut, Peraturan Perundang-Undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang salah satunya melalui pendekatan preventif atau pencegahan, yang kewenangannya terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan memiliki kecederungan dominasi oleh Pemerintah Pusat (sentralistik) dan adanya amputasi kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercermin dalam UU No. 23 tahun 2014 dan diperkuat oleh UU no. 11 tahun 2020. Hal ini berimplikasi pada ruang gerak Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi terbatas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.Kata Kunci: Pembagian Kewenangan, Pencegahan, Karhutla, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. AbstractOne of the encironmental problems in Indonesia is about forest and land fires. In overcoming this, the legislation has provided a settlement mechanism, one of which is through a preventive approach, whose authority is devided between the Central Government and Local Government. This research is intented to examine the division of authority between the Central Government and Local Government in the prevention of forest and land fires based on legislation using normative legal research methods. From the results of the study, it was found that the regulation of the division of authority between the Central Government and Local Government in the prevention of forest and land fires has a lack of dominance by the Central Government (centralistic) and the amputation of the authority of the Local Government, as reflected in Act Number 23 of 2014 anda strengthened by Act Number 11 of 2020. This is has implications for the wiggle room of local governments at both the provincial and district/city levels to be limited in the prevention of forest and land fires.Keywords: Division of Authority, Prevention, forest and land fires, Central Government, Local Government.