Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi e-Commerce

Herdi Setiawan (Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang)
Mohammad Ghufron (Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang)
Dewi Astutty Mochtar (Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang)

MLJ Merdeka Law Journal
Vol 1, No 2 (2020): November 2020 MLJ Merdeka Law Journal

This study discusses the legal protection of consumer personal data in e-commerce transactions and the regulation of consumer personal data in e-commerce transactions. The method used in this research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that the protection of personal data as part of privacy is a human right. This recognition is reflected in both the constitution and various regulations at the level of laws. However, no specific regulations are governing the protection of personal data at the statutory level. In Indonesia, there are no regulations on personal data in e-commerce transactions. This problem is only regulated in Article 26 of the ITE Law and several other articles. Legal protection for consumers in e-commerce transactions is needed to facilitate online consumer transactions. The goal is to enforce all transactions in the same way regardless of the medium selected. AbstraksPenelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce dan pengaturan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Namun demikian, peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki. Di Indonesia belum mempunyai peraturan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dibutuhkan untuk menfasilitasi transaksi konsumen secara online. Tujuannya untuk memberlakukan semua transaksi dengan cara yang sama tanpa melihat media yang dipilih. DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5496