<![CDATA[Dalam sociological jurisprudence, hukum adalah salah satu sarana perubahan sosial di dalam masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Fenomena korupsi di Indonesia telah bersifat sistemik atau telah âmelembagaâ. Oleh karenanya maka peran hukum sebagai sarana perubahan sosial sangat signifikan. Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi telah ada sejak NKRI ada. Regulasi dan lembaga pemberantasan korupsi juga telah dibentuk, namun hingga kini korupsi tetap menjadi bahaya laten yang selalu hidup di tengah bangsa ini. bahkan Pemerintahan Soeharto yang bertahan hingga 32 tahun pun berhasil digulingkan akibat korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar kroninya. Padahal saat itu pun telah dilakukan pemberantasan korupsi yang dulu dikenal sebagai pungli (pungutan liar). Di era Reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan menjadi agenda utama di seluruh sektor pembangunan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mendorong keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar hukum dan lembaga pelaksana ini sesungguhnya merupakan penerus dari kebijakan yang pernah ada di era Soeharto. Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis ingin membahas tentang perubahan perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi di era Reformasi dengan perbandingan era Orde Baru. Hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk melihat inovasi apa saja yang ada dalam aturan hukum yang saat ini berlaku dan efektifitasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibandingkan kebijakan serupa di era Orde baru.]]>
Copyrights © 2013
