<![CDATA[Absatrak--TNI Angkatan Laut bertugas untuk melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum,dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Lantamal III sebagai pendukung operasi pengamanan wilayah yuridiksi Nasional diwilayahnya membutuhkan alutsista KRI handal yang siap tempur. Kebutuhan yang sangat mendasar bagi operasionalisasi KRI adalah ketersediaan bahan bakar minyak jenis HSD. Selama ini, dukungan HSD sangat kurang hingga berdampak terhadap operasional KRI. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pedekatan kualitatif. Untuk evaluasi kebijakan digunakan Teori Evaluasi Kebijakan menurut Badjuri dan Yuwono (2002) yang meliputi pencapaian tujuan dan akuntabilitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan publik yang akan datang. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan dukungan HSD masih bersifat terbatas, akuntabilitas dalam proses perencanaan masih belum sesuai, serta kondisi yang ada belum dijadikan bahan masukan untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Di sisi lain,akibat dari kurangnya dukungan HSD dalam operasi KRI di wilayah kerja Lantamal III telah mengakibatkan reaksi dari setiap instansi untuk mengeluarkan kebijakan masing-masing sesuai kepentingannya.Guna mengoptimalkan kebijakan dukungan HSD, maka perencanaan dalam merumuskan dukungan anggaran untuk HSD KRI agar dimaksimalkan. Dukungan dalam bentuk bentuk kuantum sehingga sasaran gelar operasional KRI yang direncanakan dapat dilaksanakan. Selain itu diperlukan peningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas sehingga kebijakan dapat diterapkan secara optimal.Kata kunci: evaluasi kebijakan, dukungan HSD KRI, Lantamal III Abstract--- Indonesian Navy as a part of Indonesian Armed forces has main tasks as follow, to conductsea defense, law enforcement, and security at the sea jurisdiction of the Republic of Indonesia. It is based on national and international laws. Readiness and mainstay of weapon-system is required for supporting the security of national sea jurisdictions. The basic need of Indonesian warship for sea operation activity is a fuel and its type is high speed diesel (HSD). Therefore, if we lack of HSD, it will has implications for warships operation.Qualitative method has used in this research for analyzing the policy of HSD supply for warships operation. This research uses Policy Evaluation Theory from Badjuri and Yuwono (2002) which is composed of the achievement of goals, accountability, and giving inputs for the next policy. The ways to collect data are interviews, observations and literature study. The result of this research has prevail about the achievement of goals are limited and the planning section is unaccountability. It does not appropriate with the capability, and they did not use the policy evaluation as inputs of the next policies. In the meantime, insufficient of HSD to operate Indonesian warships in areas of the 3th Navy Main Base has caused reactions from every institutions to generate their own policies. To maximize the policy of HSD supply is needed the good formulation of planning and should use quantum as a requirement form. In the end, increasing controls and accountability could make optimum of the policy.Keywords: Policy Evaluation, Indonesian warship fuel supply, Naval Base]]>
Copyrights © 2017
