Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat dijadikan pembuktikan sekaligus evaluasi bagi berlangsungnya semangat reformasi untuk mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal dalam pilkada. Menggunakan analisis dari hasil observasi partisipan dan pengumpulan data faktual dari media massa online khususnya dari kutipan para narasumber yang kompeten. Tujuannya untuk membuat refleksi dan evaluasi pemilihan kepala daerah dan model kepemimpinan. Hasilnya terjadi problematika dalam pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemilihan, sampai ketika menjabat kepala daerah,  yaitu  dengan adanya  istilah “mahar politik”, “politik uang”, besarnya biaya kampanye dan tim sukses. Hal  tersebut menjadi salah satu penyebab adanya kasus korupsi di daerah sebagai ciri model kepemimpinan transaksional politik yang dominan kekuatan modal finansial dan modal politik (kekuasaan). Seharusnya kepemimpinan kepala daerah memiliki modal manusia dan modal sosial sebagai ciri model kepemimpinan transformasional.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2012