<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi apakah dapat mencerminkan sistem peradilan pidana yang ideal dalam halnya membrantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga kewenangan penyidikan sekaligus melakukan penuntutan oleh Kejaksaan harus tetap dipertahankan bahkan perlu diberikan fasilitas dan kewenangan seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan terciptsa pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). The purpose of this study is to examine whether the dual function of the prosecutor's authority in dealing with corruption can reflect the ideal criminal justice system in terms of eradicating corruption. This study uses a normative juridical method, which is an approach by reviewing, testing and applying the legal principles of the applicable laws and regulations to the problems that occur. The authority to investigate as well as to prosecute by the Prosecutor's Office must be maintained and even provide facilities and authorities such as other law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) so as to accelerate the process of eradicating corruption and creating a government that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN).]]>
Copyrights © 2022
