<![CDATA[Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah seringkali menimbulkan dampak sosial yang merugikan warga. Artikel ini menganalisis bagaimana penolakan warga terhadap rencana pembangunan infrastruktur, dengan mengambil studi kasus penolakan warga Wadas terhadap penambangan batu andesit dan Bendungan Bener. Artikel ini menggunakan perspektif kelas agar mendapat jawaban yang komprehensif dari warga yang terdampak. Dengan menggunakan teori akumulasi primitif, artikel ini berkesimpulan bahwa penolakan dan perlawanan terhadap rencana pembangunan merupakan respon atas proses separasi (penyingkiran dari kondisi kerja) dalam akumulasi primitif yang akan terjadi. Artikel ini memperkuat teori akumulasi primitif yang memiliki karakteristik adanya keterlibatan kekuasaan negara. Dari kasus Wadas ini, peran kekuasaan tersebut adalah dengan menerbitkan aturan-aturan hukum, pengerahan aparat, dan sebagai pelaksana dari proyek pembangunan tersebut.]]>
Copyrights © 2022
