<![CDATA[Akhir-akhir ini, fenomena penumpukan sampah utamanya sampah plastik tengah menjadi sorotan. Apabila terjadi pembiaran, hal tersebut akan menggerus hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Beberapa kota besar telah merespons fenomena ini, salah satunya yakni Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menyatakan keseriusan mereka dalam menekan laju sampah plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019. Selain untuk menekan dan mewujudkan lingkungan baik nan sehat, lewat peraturan ini Pemerintah Kota Semarang berharap tercipta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan teknik pengambilan informan yakni purposive sampling. Data pendukung dalam penelitian ini yaitu studi pustaka/literatur. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2019 belum terlaksana dengan baik. Implementasi peraturan tersebut diliah dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi yang didalamnya terkandung Standard Operating Procedures (SOP) serta fragmentasi. Pelaksanaan peraturan tersebut didapati distorsi dalam komunikasi, beberapa sumber daya, dan fragmentasi terkait ketiadaan pemerintah kota dalam menjatuhkan sanksi.]]>
Copyrights © 2022
