<![CDATA[Izzur Rodhy Haris, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No169 Malang e-mail: izzurharis@gmail.com ABSTRAK Dalam hal ini penulis memili tujuan dari penelitian tersebut yaitu memperoleh kejelasan dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terhambatnya pelaksanaan putusan perampasan barang untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Menemukan Alternatif Penyelesaian Dalam Mengatasi Pelaksanaan Putasan Perampasan Barang Untuk Negara Dari Hambatan Yang Ada, Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian adalah yuridis normatif, dengan Penelitian Hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum, dalam skripsi ini berkaitan dengan hambatan atau tidak dapat dilakukannya eksekusi perampasan barang untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 162K/PID /2005 tanggal 14 Oktober 2005 Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri ini tidak dapat dieksekusi (Non-Executable) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (3) KUHP yang mensyaratkan bahwa hanya atas barang-barang yang telah disita saja yang dapat dirampas untuk negara. Apabila tetap dilaksanakannya eksekusi perampasan barang untuk negara tersebut maka pihak Kejaksaan Negri Kota Kediri dapat digugat sebagai melakukan perbuatyn melanggar Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). ABSTRACT This research investigates the factors impeding the execution of state asset seizure in a corruption case under a court verdict that has permanent legal force and finds a solution to the execution of the seizure. This research employed normative-juridical methods to find out what impedes the seizure under the Supreme Court Decision Number 162K/PID/2005 on the 14th of October 2005 with its permanent legal force. This decision is non-executable because it does not meet the provision in Article 39 Paragraph (3) of the Criminal Code implying that only confiscated asse]]>
Copyrights © 2022
