URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM MENGURANGI RESIKO PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN PERSFEKTIF GENDER

Ikmal Hafifi (UIN Bandung)

TAHKIM
Vol 18, No 1 (2022): TAHKIM

secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Secara gender, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan posisi perempuan dilabeli sifat negatif (stereotif) dan posisi yang rendah (marjinalisasi)