DESAIN PERADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Ilham Kurniawan Ardi (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)
Zico Junius Fernando (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
Vol 7, No 2 (2022): JULI

Abstrak: Mahkamah Konstitusi lahir sebagai Lembaga Peradilan memberikan legalitas bagi pencari keadilan tentang Pemilu. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tertuang pada Pasal 24C ayat (1) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan kewenangan tersebut penulis mencoba menganalisis kelemahan dari penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi mengingat seluruh permohonan mengalami penolakan oleh MK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan beban yang sangat besar kepada Pemohon untuk membuktikan tetapi kecil kemungkinan meraih kemenangan melalui putusan pengadilan karena terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi proses pembuktian di persidangan. Desain formulasi yang ditawarkan adalah dengan mengadopsi alat kelengkapan PHP Kada hendaknya juga diterapkan di PHPU Presiden dan Wakil Presiden.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Desain