<![CDATA[Latar Belakang: Permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih sering terjadi. Terdapat temuan yang selalu berulang-ulang di setiap tahunnya. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang temuan kasus atas ketidakpatuhan perundang-undangannya sebesar 8%. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun di setiap tahunnya Badan Pemeriksaan Keuangan selalu menemukan adanya permasalahan pengelolaan keuangan yang tidak tertib.Tujuan: Riset ini bertujuan menyediakan fakta empiris tentang determinan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah kota pekanbaru. Secara khusus, riset ini menguji pengaruh kualitas anggaran, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, riset ini juga menguji peran komitmen pimpinan sebagai variabel moderating.Metode Penelitian: Riset ini adalah riset empirik menggunakan metode kuantitatif berbasis data primer. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 64 pegawai. Riset ini menggunakan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan software WarpPLS dalam analisis data dan uji hipotesis.Hasil Penelitian: Hasil riset membuktikan bahwa kualitas anggaran, penerapan SIPKD, dan Pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil riset ini menemukan bahwa komitmen pimpinan mampu memoderasi pengaruh penerapan SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah.Keaslian/Kebaruan Penelitian: Ruang lingkup riset hanya dilakukan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pekanbaru sehingga generalisasi hasil riset masih rendah dan belum tentu bisa samakan dengan daerah lain. Riset ini menguji determinan atau faktor penentu optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan memasukkan peran komitmen pimpinan sebagai variabel moderating.]]>
Copyrights © 2022
