<![CDATA[ Keberadaan BPSK di setiap kota dan/atau kabupaten merupakan amanat perundang-undangan. Konsumen yang berada di daerah kota dan/atau kabupaten akan mangalami kesulitan untuk meminta perlindungan hak-hak sebagal konsumen karena tidak adanya BPSK. Walaupun sebenamya melalui pengadilan negeri sengketa konsumen dapat diselesaikan. Akan tetapi pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama, padahal nilai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peranan Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Perkara Konsumen di Kota Probolinggo yang sedang berlaku secara efektif.Kata-Kunci: BPSK, Perkara, Konsumen The existence of BPSK in every city and/or district is a statutory mandate. Consumers residing in urban and/or district areas will have difficulty requesting protection of their rights as consumers due to the absence of BPSK. Although in fact through the district court consumer disputes can be resolved. However, in general, dispute resolution through the courts requires large costs and takes a long time, even though the value of disputes between consumers and business actors is not large. This research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach, with the aim of knowing and analyzing the role of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Handling Consumer Cases in Probolinggo City which is currently in effect effectively.Keywords: BPSK, Consumer, Cases ]]>
Copyrights © 2022
