<![CDATA[ABSTRAK Penyelenggaraan Formula-E melalui instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang isu prioritas DKI Jakarta tahun 2022 disaat kondisi social dan ekonomi masyarakat saat itu sedang terdampak wabah penyakit virus corona (Covid-19) sehingga menimbulkan kontroversi. DPRD sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional yakni melakukan legislasi, anggaran dan pengawasan sangat mampu untuk dapat memberikan keseimbangan dan pandangan dari pihak rakyat supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah. Rumusan masalah utama pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan hak interpelasi terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa penggunaan hak interpelasi dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Formula E mengalami penundaan pelaksanaan pada awal tahun 2022. Dalam teori kebijakan public yang digunakan untuk penelitian bahwa kebijakan yang dikeluarkan haruslah berdasarkan kepada kepentingan masyarakat.]]>
Copyrights © 2022
