<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaringan komunikasi TKN Jokowi-Ma’ruf dan NU di provinsi Jawa Barat pada pilpres 2019 lalu. Penelitian menggunakan metode jaringan, dimana aktor memiliki jaringan tersendiri, dan apa yang dilakukan peneliti adalah menggambarkan relasi aktor (responden) tersebut dengan aktor lain. Dengan karakteristik penelitian jaringan semacam ini, konsekuensinya ada pada penarikan sampel untuk penelitian jaringan. Hasil penelitian mencerminkan dukungan PBNU dan GP Ansor merupakan konsekuensi dari didapuknya Rais Aam PBNU, KH. Ma’ruf Amin, sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi. Sosok KH. Ma’ruf Amin yang turut berperan sebagai saksi ahli yang turut memberatkan hukuman bagi mantan pendamping Jokowi di Pemprov DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), awalnya diharapkan dapat meng-counter isu-isu anti agama dan anti Islam yang menyerang Jokowi. Akan tetapi, pada prakteknya, keberadaan KH. Ma’ruf Amin, beserta gerbong dukungan PBNU dan GP Ansor tidak membuat isu-isu anti agama dan anti Islam mereda. Berbagai bentuk komunikasi pemerintah dan juga PBNU dalam koridor upaya deradikalisasi agama—yang menguat sejak Pilpres 2014—justru membuat dikotomi NU serta pihak Pemerintah dengan non-NU (kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan peserta Aksi Bela Islam seperti FPI, GNPF Ulama) justru menguat. Dalam konteks Jabar, upaya ‘mendekati’ kelompok-kelompok Islam dilakukan dengan memusatkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Bandung dan Garut. Di mana dari penelusuran penulis penetapan 22 Oktober sebagai momen peringatan HSN 2018 diputuskan tanpa merangkul semua golongan/kelompok Islam selain NU, bahkan Muhammadiyah—sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia.]]>
Copyrights © 2022
